Hukum Ketenagakerjaan :: Show all - Hukum Ketenagakerjaan :: Showing posts with the label Hukum Ketenagakerjaan

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan Hubungan Industrial Transkerja.com - Perselisihan Hubungan Industrial di suatu perusahaan tempat kita bekerja mungkin sahabat transkerja pernah mengalami perbedaan pendapat antara pihak pekerja yaitu sahabat transkerja sebagai orang yang bekerja dengan perusahaan, dalam hal Persel…

Sanksi Administratif

Pasal 190 ayat 1 Menteri atau penjabat yang di tunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 15, pasal 25, pasal 38 ayat 2, pasal 45 ayat 1, pasal 47 ayat 1, pasal 48, pasal 87, pasal 106, pasal 126 ayat 3, dan pa…

Sanksi Pidana Atau Denda Tentang Pengupahan, Penempatan Tenaga Kerja

PENEMPATAN TENAGA KERJA Pasal 35 ayat 2 "Pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 35 ayat 1 wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja." Pasal 35 ayat 3 "pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 da…

Sanksi Pidana Atau Denda Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Anak, Jam Kerja, Upah Kerja, Demo Mogok Kerja, Dan Phk

Pengusaha Dapat Dikenakan Sanksi Pidana atau Denda jika melanggar ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut: - Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berbunyi:    Pasal 42 ayat 1 "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki …

Undang-Undang Ketentuan Pidana Perusahaan

Ketentuan Pidana Pasal 183 (1). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 yang berbunyi:          Pasal 74 ayat 1 siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.          Pasal 74 ayat 2 pekerjaan-pekerjaan yang terb…

Lembaga Kerja Sama Bipartit Dan Tripartit

Lembaga Kerja Sama Bipartit Pasal 106 (1). Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (Lima Puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk kerja sama bipartit. (2). Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi …

Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UUK)

Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 104 (1). Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (2). Dalam meleksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, serikat pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertang…

Pasal 102 Hubungan Industrial

Pasal 102 (1). Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan peleyanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan. (2). Dalam melaksanakan hubungan industrial, pek…

Undang - Undang Tentang Kesejahteraan Pekerja/Buruh

Kesejahteraan Pasal 99    (1). Setiap pekerja/buruh  dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.  (2). Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan sesuai peraturan.perundang-undangan yang berlaku. Pasal 100 (1).  Untuk m…

Pasal 93 Kewajiban Perusahaan Membayar Upah Pekerja/Buruh

Pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan (1). Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. (2) . Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; …

UUK Pasal 89, 90, 91, 92 Tentang Upah Pekerja

Undang - Undang Ketenagakerjaan tentang upah Pasal 89 (1). Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 huruf a dapat terdiri atas: a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota; …

Pasal 88 UUK Tentang Pengupahan

Undang - Undang Ketenagakerjaan (UUK) Tentang Pengupahan Pasal 88 (1). Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2). Untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi setiap pekerja/buruh sebagai mana yang di maksud ayat (1), pemerin…

Undang - Undang Pasal 2 Sampai Dengan 6

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN Undang - Undang Ketenagakerjaan Pasal 2 Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahung 1945. Pasal 3 Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsiona…

Mengalih Bentuk Upah Borongan Kedalam UMK Dan Rumus Lemburan Borongan

Apakah anda pekerja dengan Sistem keja borongan berikut ini adalah penjelasan mengenai pengalihan upah kerja borongan agar sesuai dengan upah minimum yang berlaku di daerah sobat, Dengan data ini kita bisa mengalih bentuk waktu tersebut kedalam upah minimum kabupaten(UMK) setempat. Misalnya UMK set…

Teliti Sebelum Mentanda Tangani Perjajian Kontrak Kerja Harian Lepas

Dalam kasus ini terkadang kita tidak sadar dan teliti sebelum mengambil keputusan TTK ( tanda tangan kontrak), sobat beritalowkerid.blogspot.com ada baiknya sebelum anda mentanda tangani kontrak anda membaca dulu perjanjian dan peraturan kerja yang tertulis dalam perjanjian kontrak anda agar tida…

Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum UMK

Selamat datang sobat Transkerja.com setelah sebulumnya saya post tentang undang-undang jam kerja dan lembur, yang belum membacanya kunjungi post saya klik  Undang Undang Ketenaga Kerjaan Tentang Jam Kerja Dan Lembur   sekarang saya akan berbagi kembali mengenai tatacara perusahaan melakukan penang…

Undang Undang Ketenaga Kerjaan Tentang Jam Kerja Dan Lembur

beritalowkerid.blogspot.com Dalam kesibukan kita memenuhi kebutuhan dalam hidup mencari pekerjaan yang tebilang sulit di dapatkan di negara kita ini, terkadang sebagian orang beranggapan "yang penting kerja jeung di bayar kumaha da hirup mah perih" saya harap anda yang sedang membaca …
Older Posts Home