Sanksi Pidana Atau Denda Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Anak, Jam Kerja, Upah Kerja, Demo Mogok Kerja, Dan Phk

Sanksi Pidana Atau Denda Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Anak, Jam Kerja, Upah Kerja, Demo Mogok Kerja, Dan Phk - Pengusaha Dapat Dikenakan Sanksi Pidana atau Denda jika melanggar ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut: - Pasal 42 ayat 1 dan aya...

Pengusaha Dapat Dikenakan Sanksi Pidana atau Denda jika melanggar ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berbunyi:
   Pasal 42 ayat 1
"Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau penjabat yang ditunjuk."
Pasal 42 ayat 2
"Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing"

- Pasal 68 Tentang Anak
"Pengusaha dilarang mempekerjakan anak."

- Pasal 69 ayat 2 Tentang Anak
"Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 harus memenuhi persyaratan:
a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pasal 80 Tentang Waktu Kerja
"Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang di wajibkan oleh agamanya."

Pasal 82 ayat 1
"pekerja/buruh Perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan."

Pasal 82 ayat 2
"Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 90 ayat 1 Tentang Pengupahan
"pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana di maksud dalam pasal 89"

Pasal 143 ayat 1 Tentang Demo Mogok Kerja
" Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh  dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai."

Pasal 143 ayat  2
"Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 160 ayat 4
"Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat 3 berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali."

Pasal 160 ayat 7
"Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat 3 dan ayat 5, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat 4."

Barang siapa yang Melanggar ketentuan di atas Dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,000 ( seratus juta rupiah ) dan paling Banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat 1 merupakan tindakan pidana kejahatan.
(Pasal 185 ayat 1 dan ayat 2)
Bunyi Pasal 185 ayat 1 dan ayat 2 Baca Di 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
Newer Post Older Post Home Jasa Content Placement