Apa yang Dimaksud Dengan Demokrasi? Inilah Definisi Terbaik Dari Demokrasi!

Demokrasi mungkin merupakan kata yang akrab bagi kebanyakan orang, tetapi itu adalah konsep yang masih disalahpahami dan disalahgunakan pada masa ketika rezim totaliter dan kediktatoran militer sama-sama telah berusaha untuk mengklaim dukungan rakyat dengan menempelkan label demokratis pada diri mereka sendiri. Namun kekuatan ide demokratik juga membangkitkan beberapa ekspresi kehendak dan kecerdasan manusia yang paling dalam dan bergerak dalam sejarah: dari Perikles di Athena kuno ke Vaclav Havel di Republik Ceko modern, dari Deklarasi Kemerdekaan Thomas Jefferson pada 1776 hingga terakhir Andrei Sakharov yang berpidato pada tahun 1989.

Dalam definisi kamus, demokrasi "adalah suatu pemerintahan yang di mana kekuasaan tertinggi diberikan kepada rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau oleh agen terpilih mereka di bawah sistem pemilihan bebas."

Dalam ungkapan Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat."

Kebebasan dan demokrasi sering digunakan secara bergantian, tetapi keduanya tidak identik. Demokrasi memang merupakan seperangkat ide dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga terdiri dari serangkaian praktik dan prosedur yang telah dibentuk melalui sejarah panjang yang seringkali berliku-liku.

Singkatnya....

Demokrasi adalah pelembagaan kebebasan. Karena alasan ini, adalah mungkin untuk mengidentifikasi dasar-dasar pemerintahan konstitusional, hak asasi manusia, dan kesetaraan yang teruji oleh waktu di muka hukum yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat untuk disebut demokratis.

Demokrasi terbagi dalam dua kategori dasar, yaitu langsung dan representatif.

Dalam demokrasi langsung, semua warga negara, tanpa perantara pejabat terpilih atau yang ditunjuk, dapat berpartisipasi dalam membuat keputusan publik. Sistem seperti itu jelas hanya praktis dengan jumlah orang yang relatif sedikit - dalam organisasi masyarakat atau dewan suku, misalnya, atau unit lokal dari serikat pekerja, di mana anggota dapat bertemu di satu ruangan untuk membahas masalah dan sampai pada keputusan melalui konsensus atau suara terbanyak.

Saat ini, bentuk demokrasi yang paling umum, adalah demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih pejabat untuk membuat keputusan politik, merumuskan undang-undang, dan mengelola program untuk kebaikan publik. Atas nama rakyat, para pejabat tersebut dapat membahas masalah-masalah publik yang kompleks dengan cara yang bijaksana dan sistematis yang memerlukan investasi waktu dan energi yang seringkali tidak praktis bagi sebagian besar warga negara.

Bagaimana pejabat itu dipilih dapat sangat bervariasi. Di tingkat nasional, misalnya, legislator dapat dipilih dari distrik yang masing-masing memilih satu wakil. Atau, di bawah sistem perwakilan proporsional, setiap partai politik diwakili dalam legislatif sesuai dengan persentase dari total suara secara nasional. Pemilihan provinsi dan lokal dapat mencerminkan model nasional ini, atau memilih perwakilan mereka secara lebih informal melalui konsensus kelompok daripada pemilihan. Apa pun metode yang digunakan, pejabat publik dalam demokrasi perwakilan memegang jabatan atas nama rakyat dan tetap bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan mereka.

Aturan Mayoritas dan Hak Minoritas

Semua demokrasi adalah sistem di mana warga negara secara bebas membuat keputusan politik berdasarkan aturan mayoritas. Tetapi aturan oleh mayoritas belum tentu demokratis. Dalam masyarakat demokratis, aturan mayoritas harus digabungkan dengan jaminan hak asasi individu yang, pada gilirannya, berfungsi untuk melindungi hak-hak minoritas - baik etnis, agama, atau politik, atau hanya yang kalah dalam perdebatan atas sepotong kontroversial undang-undang. Hak-hak minoritas tidak tergantung pada niat baik mayoritas dan tidak dapat dihilangkan dengan suara mayoritas. Hak-hak minoritas dilindungi karena hukum dan institusi demokratis melindungi hak semua warga negara.

Menurut Diane Ravitch, cendekiawan, penulis, dan mantan asisten sekretaris pendidikan di AS, menulis dalam sebuah makalah untuk seminar pendidikan di Polandia:

"Ketika sebuah demokrasi perwakilan beroperasi sesuai dengan konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar untuk semua warga negara, bentuk pemerintahan ini adalah demokrasi konstitusional. Dalam masyarakat seperti itu, aturan mayoritas, dan hak-hak minoritas dilindungi oleh hukum dan melalui pelembagaan hukum."

Elemen-elemen ini mendefinisikan elemen fundamental dari semua demokrasi modern, tidak peduli seberapa beragamnya sejarah, budaya, dan ekonomi. Terlepas dari perbedaan besar mereka sebagai bangsa dan masyarakat, elemen-elemen penting dari pemerintahan konstitusional - aturan mayoritas ditambah dengan hak individu dan minoritas, dan aturan hukum - dapat ditemukan di Kanada dan Kosta Rika, Prancis dan Botswana, Jepang dan India.

Masyarakat

Demokrasi lebih dari seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang menentukan bagaimana fungsi pemerintah. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah satu elemen yang hidup berdampingan dalam jalinan banyak sosial dan beragam institusi, partai politik, organisasi, dan asosiasi. Keragaman ini disebut pluralisme, dan mengasumsikan bahwa banyak kelompok dan lembaga yang terorganisir dalam masyarakat demokratis tidak bergantung pada pemerintah untuk keberadaan, legitimasi, atau otoritas mereka.

Ribuan organisasi swasta beroperasi dalam masyarakat yang demokratis, sebagian lokal, sebagian nasional. Banyak dari mereka melayani peran mediasi antara individu dan institusi sosial dan pemerintahan yang kompleks di mana mereka menjadi bagiannya, mengisi peran yang tidak diberikan kepada pemerintah dan menawarkan kesempatan individu untuk menggunakan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dari sebuah demokrasi.

Kelompok-kelompok ini mewakili kepentingan anggota mereka dalam berbagai cara - dengan mendukung kandidat untuk jabatan publik, berdebat masalah, dan mencoba mempengaruhi keputusan kebijakan. Melalui kelompok-kelompok semacam itu, individu memiliki jalan untuk partisipasi yang berarti baik dalam pemerintahan maupun dalam komunitas mereka sendiri. Contohnya banyak dan beragam: organisasi amal, lingkungan dan asosiasi bisnis dan serikat buruh.

Dalam masyarakat otoriter, hampir semua organisasi semacam itu akan dikendalikan, dilisensikan, diawasi, atau bertanggung jawab kepada pemerintah.

Dalam sebuah demokrasi, kekuasaan pemerintah, secara hukum, didefinisikan dengan jelas dan sangat terbatas. Akibatnya, organisasi swasta bebas dari kendali pemerintah; sebaliknya, banyak dari mereka melobi pemerintah dan berusaha meminta pertanggungjawaban atas tindakannya.

Kelompok lain, yang peduli dengan seni, praktik kepercayaan agama, penelitian ilmiah, atau minat lain, mungkin memilih untuk memiliki sedikit atau tidak ada kontak sama sekali dengan pemerintah.

Dalam ranah privat masyarakat demokratis yang sibuk ini, warga negara dapat mengeksplorasi kemungkinan kebebasan dan tanggung jawab pemerintahan sendiri - tidak tertekan oleh tangan negara yang berpotensi berat.

Mengapa Demokrasi Dibutuhkan?

PILAR DEMOKRASI

• Kedaulatan rakyat.
• Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
• Aturan mayoritas.
• Hak minoritas.
• Jaminan hak asasi manusia yang dasar.
• Pemilihan umum yang bebas dan adil.
• Kesetaraan di depan hukum.
• Proses hukum.
• Batas konstitusional pada pemerintah.
• Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
• Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan kompromi.

Demokrasi itu penting karena memberikan warga negara kesempatan yang sama untuk membantu membuat undang-undang, memberikan suara bagi para pemimpin dan dilindungi oleh hukum dan hak-hak yang ada.  Demokrasi adalah struktur pemerintahan yang berfokus pada hak-hak warga negara daripada hak-hak yang dimiliki pemerintah untuk mengendalikan warga negara.